BREBES – Wakil Wali Kota Tegal, Hj. Tazkiyyatul Muthmainnah, S.K.M.,M.Kes yang akrab disapa Mba Iin berkesempatan memberikan pandangan tentang Pancasila dalam prespektif pemerintah saat menjadi narasumber pada Sarasehan 81 Tahun Pancasila yang diselenggarakan oleh Universitas Harkat Negeri di Padepokan Kalisoga Slatri, Kabupaten Brebes, Senin (1/6/2026) sore.

Sesuai dengan tema Sarasehan yaitu “Pancasila, di Antara Otoritas dan Legitimasi Kekuasaan” menurut Mba Iin, Pancasila ini memadukan antara otoritas kekuasaan negara dengan legitimasi hukum dan moral, tetapi sebagai norma dasar, Pancasila memberikan batasan dan arah bagi kekuasaan agar tidak menjadi otoriter.

“Ini sebagai reminder bagi saya sebagai bagian dari pemerintah, bahwa kekuasaan itu tidak boleh otoriter, kekuasaan itu ada batasan-batasan, itu tadi ada legitimasi, ada konstitusi yang harus dipatuhi sehingga tidak ada kekuasaan mutlak atau kebal hukum itu tidak ada, apalagi kita di negara demokrasi di negara Pancasila,” ujarnya.

Dalam pandangannya tersebut, Mba Iin juga memaparkan implementasi kelima sila Pancasila dalam kebijakan publik.

Pada sila pertama Mba Iin menegaskan bahwa negara atau pemerintah seharusnya memberikan ruang yang sangat luas untuk kebebasan dalam memeluk agama.

Selanjutnya terkait sila kedua, prinsipnya menjadikan martabat manusia sebagai pusat orientasi kebijakan. “ini bicara tentang manusia, bagaimana membuat kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada kelompok-kelompok rentan,” tambahnya.

Terkait sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk merancang kebijakan yang menguatkan kondisi sosial dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Terkait sila keempat yaitu bagaimana pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi. Karena menurut Mba Iin Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan membuka pintu komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.

Selanjutnya terkait sila kelima yaitu memastikan pembangunan dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat.

Diakhir pandangannya, Mba Iin menyampaikan sebuah refleksi bahwa kekuasaan itu berangkat dari kepercayaan yang harus disertai keterbukaan, menerima perbedaan dan kritik serta mau melakukan tindakan nyata sebagai solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

“Dan satu hal, kekuasaan adalah untuk kemaslahatan,” ujarnya.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said dalam sambutannya yang juga sekaligus sebagai moderator dalam diskusi kebangsaan ini menyampaikan bahwa tujuan dari acara sarasehan 81 Pancasila untuk memberikan pandangan-pandangan tentang makna Pancasila dari masing-masing narasumber.

Ia berharap ketika pengurus bangsa diberbagai level dapat mengamalkan dan menjadi teladan dari nilai-nilai Pancasila maka dapat dipastikan Republik ini akan cepat melompat meninggalkan masalah-masalah yang dihadapi, namun pada kenyataannya penghayatan nilai-nilai Pancasila makin hari makin meluntur.

“Karena itu sore ini kita mendengar dari seluruh stakeholder dari professor dari para pelaku pimpinan daerah kita dengar untuk saling memuaskan bagaiamana Pancasila menjadi lautan bagi kehidupan kita,” ujarnya.

Selain Wakil Wali Kota Tegal, narasumber lain yang turut hadir dan memberikan pandangannya dalam sarasehan ini yaitu Dr. Leo Kleden, SVD, Dosen IFTK Ledalero, Flores, Prof. Dr. Otto Gusti N.M., SVD, Rektor IFTK Lealero, Flores, Prof. Dr. Taufiqulloh, S.Pd.,M.Hum, Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Dr. Roby Setiadi, S.Kom.,M.M., Rektor Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes,Assoc. Prof Dr.H. Sutarmin, S.Si.,M.M.,Rektor Universitas Peradaban Bumiayu, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., Anggota Komisi X DPR RI, Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H.,M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara UPN ‘Veteran’ Jakarta dan Ir. Djoko Gunawan, M.T., Sekretaris Daerah Kab Brebes 2019-2025.(*)