JAKARTA – Wakil Walikota Tegal Muhammad Jumadi, S.T., M. M., mengatakan persoalan sampah, utamanya sampah plastik, agar tidak hanya ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah. Namun perlu kerja sama dengan pihak industri plastik yang aktif bersama-sama mencari titik temu dalam mengedukasi masyarakat terkait penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami pemerintah pasti konsern dengan penanganan sampah, namun demikian banyaknya sampah di Tegal perlu solusi. Saya berharap bisa diskusi dan sharing saling memberikan masukan sehingga nanti ada titik temu,” ungkap Jumadi saat mengikuti Seminar Kebijakan Strategis Nasional Dalam Mewujudkan Kota Bersih dari Sampah Plastik, Kamis (11/7) di Conference Room 1/MA3.103 Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Seminar yang dibuka oleh Wakil Walikota Cirebon Hj. Eti Herawati, juga dihadiri oleh Narasumber antara lain Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Sri Indah Wibi Nastiti, Edy Rivai dari Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik (INAPLAS) dan Perwakilan DLH Pemerintah Kota Bogor para peserta seminar dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai perwakilan Pemerintah Kota yang tergabung dalam APEKSI.
Bukti kepedulian Pemerintah Kota Tegal terhadap pengelolaan sampah, menurut Jumadi, yakni Pemerintah Kota Tegal telah mengeluarkan Perda tentang Pengelolaan Sampah. Namun diperlukan solusi yang tepat, agar plastik tetap bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan industri plastik tetap berjualan dan tidak membahayakan kehidupan masyarakat.
Jumadi pun meminta ke KLHK agar bisa membantu mensinergikan industri dengan pemerintah kota. Sehingga industri aktif untuk bergotong royong bersama pemerintah daerah dengan turun langsung dan share persoalan yang terjadi sehingga nantinya diharapkan akan didapatkan solusi yang tepat. “Karena cepat atau lambat pasti akan muncul permasalahan kalau tidak ada well information,” sebut Jumadi.
Menanggapi hal tersebut, Edy mengatakan siap untuk turun dan mencari solusi. “Kami menyambut baik usulan Pak Jumadi untuk mendapat kesempatan bersilaturahmi. Intinya kita siap turun dan mencari solusi,” ungkap Edy. Menurut Edy, persoalan bagi INAPLAS bukan hanya pengaruh pengurangan penggunaan plastik, tetapi ada 200 ribu orang tenaga kerja yang tergantung dari bisnis pengolahan plastik yang juga harus diperhatikan.
Sementara Sri Indah mengatakan isu sampah plastik merupakan isu penting, sebab plastik merupakan barang yang tidak dapat didaur ulang sangat berbahaya bagi lingkungan. Sehingga diperlukan upaya yang cukup serius bagaimana mengekola lingkungan kota supaya bisa tidak mencemari lingkungan dan berbahaya bagi lingkungan.
Disebutkan Sri Indah, KLHK juga telah menerbitkan Surat Edaran tahun 2016 bagaimana untuk nenentukan harga kantong kemasan plastik. Demikian juga dengan kota-kota lain sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi konsumsi kantong plastik, seperti Samarinda, Bogor, Palembang, Padang, dan lainnya.
Wakil Walikota Cirebon yang membuka seminar mengatakan persoalan sampah merupakan persaoalan bangsa. Seperti diketahui untuk kota seluruh Indonesia, rata-rata perhari angka sampah yang dibuang sudah mengkhawatirkan, kalau tidak dilakukan dimulai dari diri sendiri semuanya akan sulit. (*)