TEGAL – Untuk mencegah korupsi kembali terulang, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK RI memberikan arahan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Rabu.(13/9). di Gedung Adipura. Pembinaan oleh KPK ini dilakukan dalam rangka menuju Pemerintahan Kota Tegal yang bersih terlepas dari unsur KKN.
Plt. Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh dalam sambutan pembukaanya mengatakan hadirnya Tim Kopsurgah KPK RI bukan untuk OTT, namun untuk memberikan arahan agar para pejabat tidak tersandung lagi masalah korupsi. “Terus terang, pasca adanya OTT oleh KPK, nama baik Pemerintah Kota Tegal amat tercoreng, karena itu untuk memulihkan nama baik ini butuh komitmen segenap pejabatnya, bahkan kita semua patut melakukan tobat massal”,Tegasnya.
Kang Nur, sapaan akrab Plt. Walikota Tegal juga berharap kondisi birokrasi Pemkot Tegal yang selama ini sempat retak, saat ini harus kembali solid. Karena itu pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan langkah-langkah pengembalian ke posisi masing -masing untuk ASN nonjob. “Mulai hari ini dan ke depan tidak akan terjadi gap-gap an, semua pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Tegal harus satu visi dan misi bersama, jangan sampai terjadi kita saling curiga dan saling menjatuhkan, insya Allah jika para pejabat dalam melaksanakan kegiatan mengedepan kan tugas pokok dan fungsi dan senantiasa berpedoman kepada aturan, maka kita akan terhindar dari masalah hukum”,pesan Kang Nur.
Kang Nur juga mengatakan sekarang kita sudah memiliki lembaga yang kuat seperti KPK. Buktinya KPK mampu menahan orang – orang penting yang melakukan korupsi seperti kepada menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, jenderal, ketua partai, pengusaha, dan lain-lain. “Tidak ada yang kebal hukum ketika berhadapan dengan KPK, karena itu jangan main-main dengan korupsi”, tegasnya.
Sementara itu dalam arahan Tim Korsupgah KPK RI yang diwakili Najib Wahito mengatakan suatu saat kita pasti akan mati, seberapapun banyak harta dan uang yang dimiliki tidak satu pun yang akan dibawa mati, terlebih jika harta dan uang yang didapat dari hasil kejahatan cepat atau lambat pasti akan terkuat.
Selain itu terkait arogansi pemimpin yang terkait penggunaan anggaran yang tidak sesaui dengan aturan hal itu dikatakan Najib juga tidak bisa dibenarkan. “Apa yang tidak baik seperti arogansi dan semena-mena tidak perlu diterapakan, bekerjalan sesuai aturan, mengayaomi anak buah dan staf sehingga tercipta suasana yang kompak dan harmonis tentu akan memabuat motivasi diri lebih baik,”ucapnya.