Diskusi UU Omnibus Law, Apeksi Soroti Penataan RTRW Oleh Pemerintah Pusat
Dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang oleh pemerintah daerah harus mengacu pada NSPK yang telah dibuat... Continue reading→
