TEGAL – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Implementasi P4GN Wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan di Riez Palace Hotel, Kota Tegal, Senin (9/11/2026).
Hadir di acara tersebut Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Plt. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen. Pol. Drs.Edi Swasono, M.M, Kapolres Tegal Kota AKBP Christian Chrisye Lolowang, S.H., S.I.K., M.H., Jamaludin Ali Al Katiri Pimpinan PT Asaputex Jaya, produsen sarung goyor di Kota Tegal, Kepala Lapas se Eks Karesidenan Pekalongan, Kepala BNN Kota Tegal Kunarto dan Kepala BNN dan Kepala OPD terkait se wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.
Dalam sambutannya, Dedy Yon menyampaikan bahwa persoalan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, hingga seluruh elemen masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Tegal, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang telah menginisiasi kegiatan ini di Kota Tegal. Forum ini sangat penting karena persoalan narkotika merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Menurut Dedy Yon, penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa karena dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, meretakkan ketahanan keluarga, serta menghambat pembangunan.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa upaya P4GN harus menjadi gerakan bersama yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pencegahan juga perlu dilakukan sejak dini melalui edukasi, sosialisasi, pengawasan lingkungan, serta penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.
Dedy Yon juga memberikan perhatian terhadap tema kegiatan, yakni “Kolaborasi Layanan Rehabilitasi Narkoba Menuju Jawa Tengah Zero Prevalensi Tahun 2045 Wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan”. Menurutnya, penanganan permasalahan narkotika tidak cukup hanya melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan layanan rehabilitasi.
Ia menilai korban penyalahgunaan narkotika membutuhkan penanganan yang tepat, profesional, dan manusiawi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif. Selain itu, stigma negatif terhadap mereka yang sedang menjalani pemulihan perlu dihilangkan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedy Yon menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, memperkuat pencegahan sejak dini, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, dan generasi muda. Kedua, memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BNN, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.
Ketiga, meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi agar mudah dijangkau, aman, dan tidak diskriminatif, disertai pendampingan sosial pascarehabilitasi. Keempat, memperkuat peran serta masyarakat mulai dari lingkungan keluarga, RT/RW, kelurahan, hingga komunitas.
“Saya berharap rapat koordinasi ini tidak sekadar menjadi forum pertemuan dan diskusi, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret, pembagian peran yang jelas, dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan target Jawa Tengah Zero Prevalensi Tahun 2045 sebagai komitmen bersama yang diwujudkan melalui kerja nyata sejak sekarang.
“Jangan menunggu tahun 2045 untuk mulai bergerak. Kita harus memulainya hari ini, dari lingkungan kita sendiri, dengan melindungi keluarga, menyelamatkan generasi muda, dan membangun masyarakat yang sehat, aman, serta bebas dari ancaman narkotika,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antarpemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan, sehingga upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dapat berjalan secara berkesinambungan.(*)