SEMARANG – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono menyaksikan secara langsung Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (9/10) pagi.
Ayi Riyanto dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
Pengukuhan dan serah terima jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran BPKP dalam mengawal pembangunan serta memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai ketentuan.
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi meminta BPKP Jawa Tengah memperkuat pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah di wilayahnya.
“BPKP memiliki peran strategis dalam mendampingi pemerintah daerah, termasuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional,” menurut Luthfi.
Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan ruang konsultasi dengan BPKP guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah.
Kolaborasi tersebut dinilai penting, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang menuntut pemerintah daerah lebih optimal dalam mengembangkan investasi dan menggali potensi ekonomi.
“Dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang kuat, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih efektif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara lebih progresif,” harap Gubernur.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, menyampaikan kesiapan BPKP untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“BPKP Perwakilan Jawa Tengah siap berkolaborasi dengan Pak Gubernur beserta jajaran, untuk mendukung, menyukseskan, memajukan Jawa Tengah,” ujarnya.
Setya juga mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan Jawa Tengah, di antaranya peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, serta penurunan prevalensi stunting.
Menurutnya, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui penguatan tata kelola dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(*)