TEGAL – Peran perempuan dalam politik dan kepemimpinan kembali ditegaskan melalui kegiatan NGOPPI (Ngobrol Perempuan Politik Inspiratif) yang digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Tegal di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (24/6).
Acara ini menghadirkan tokoh perempuan Jawa Tengah, yakni Sri Hartini (Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah) dan Inna Hadianala (Sekretaris DPD KPPI Provinsi Jawa Tengah), yang berbagi pandangan tentang pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif dan eksekutif, penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta penanganan kasus kekerasan seksual.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tegal sekaligus Ketua KPPI Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah menyampaikan bahwa perempuan harus maju harus kuat terutama dalam hal kepemimpinan seperti di kursi legislatif dan eksekutif.
“KPPI Kota Tegal mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan menjadi 11 kursi di legislatif dan penempatan perempuan di jajaran di eksekutif,” ujar Tazkiyyatul.
Tazkiyyatul juga mendorong pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak.
“KPPI juga mendorong penanganan dan penuntasan kasus kekerasan seksual. Di Kota Tegal angka kekerasan ada penurunan dari tahun ke tahun, tapi dari angka yang ada pada tahun 2025 sejumlah 64, tahun 2026 ada 33, 25% adalah kekerasan seksual. Ada kasus yang berhenti karna ada mediasi dan kurangnya saksi. Padahal di UU No 12 Pasal 23 tentang TPKS disebutkan untuk kasus kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan dengan mediasi,” ujar Tazkiyyatul.
Sri Hartini dalam isi paparannya menyampaikan terkait dengan Peran Perempuan dalam mendorong dan mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Sri Hartini mengutarakan bahwa perempuan berdaya, pangan terjaga, Jawa Tengah Sejahtera.
“Perempuan bukan hanya penjaga dapur keluarga, tetapi penjaga masa depan bangsa. Ketika perempuan berdaya, ketahanan pangan akan kuat. Ketika ketahanan pangan kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat,” papar Sri Hartini.
Sri Hartini optimis bahwa di Jawa Tengah melalui sinergi pemerintah, DPRD, organisasi perempuan, koperasi,kelompok tani, dan masyarakat, Jawa Tengah mampu menjadi lumbung pangan nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan menyejahterakan rakyat.
Sedangkan Inna Nadianala menyampaikan materi terkait dengan Darurat Kekerasan Seksual di Jawa Tengah. Bahwa kekerasan seksual perempuan harus disikapi dengan tegas.
“Kami menolak segala bentuk pembiaran, normalisasi, dan penyelesaian yang mengabaikan keadilan korban,” tegas Inna.
Inna juga menyampaikan bahwa darurat kekerasan seksual di dunia pendidikan dan pesantren harus dijawab dengan keberanian politik, penguatan kebijakan publik, pengawasan ketat, pendampingan berpihak kepada korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.
“Tidak ada ruang aman bagi predator seksual di tengah masyarakat yang beradab,” ujar Inna.(*)