SEMARANG – Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyambut baik Road Show Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah.
“Korupsi menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menghambat pembangunan dan angka kemiskinan, korupsi akan membahayakan negara. Pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama, kepala daerah menjadi contoh bagi anak buahnya untuk tidak korups,” ujar Nana Sudjana saat Pembukaan Road Show Bus KPK 2024 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Tekait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah di Ruang Grhadhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (11/7).
Penjabat Wali Kota Tegal, Dadang Somantri turut hadiri dalam acara tersebut bersama Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, Inspektur Kota Tegal Budi Hartono, dan Kepala DPTMTSP Kota Tegal Sartono.
Nana Sudjana juga mengimbau kepala daerah untuk tidak korupsi dan menerima gratifikasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara optimal.
“Semangat anti korupsi, kita harapkan semakin banyak kota kabupaten anti korupsi. Telah terbentuk 30 desa anti korupsi dan sudah melaksanakan dan diharapkan dapat dilakukan di daerah lain,” tambah Nana Sudjana.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pimpinan KPK Alexsander Marwata menyampaikan bahwa Road Show Bus KPK sudah berjalan selama 10 tahun.
“Ini untuk mengajak elemen masyarakat bersama memberantas korupsi, ini bukan tugas KPK saja, kami tidak henti-hentinya setiap tahun kampanye anti korupsi,” ujar Alexander.
Alexander menambahkan bahwa tujuan Road Show Bus KPK adalah untuk menumbuhkan isu-isu pemberantasan korupsi.
“Mempererat keterlibatan masyarakat dalam program-program anti korupsi. Mensosialisasikan dan menyampaikan program-program anti korupsi KPK. Kolaborasi dan sinergi anti korupsi dengan stakeholder,” papar Alexander.
Menurut Alexander pemberantasan korupsi tidak mudah, berbagai upaya sudah dilakukan melalui pendekatan pendidikan.
“Pendidikan anti korupsi yang paling dini adalah itu di keluarga. Keluarga sebagai role model. Jauh lebih efektif memberikan contoh. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh bangsa teladan seperti Bung Hatta, Hoegeng. Apakah kita sudah meneladani? Kita bicara tentang anti korupsi, tapi di lapangan ada praktek korupsi, ini sungguh miris. Kita tidak mendidik, pendidikan anti korupsi tidak seketika itu juga. Hasilnya butuh mungkin satu generasi. Ini berkelanjutan yang harus kita rawat sampai dewasa hingga tertanam nilai-nilai baik,” ujar Alexander.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Penjabat Wali Kota Tegal, Dadang Somantri mengutarakan bahwa ada catatan dan menjadi perhatian di hampir setiap kabupaten/kota terkait pelayanan publik seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Itu harus betul-betul menyentuh sekali, kemiskinan, stunting, lama sekolah Kota Tegal di atas rata-rata tetapi harus ditingkatkan, karena kita baru 9,24 tahun artinya lulusannya baru SMP. Terkait kemiskinan, Dinsos juga harus ditingkatan dan mengenai stunting, Dinkes juga harus peningkatan. Di dalam SAKIP harus didorong dan gradenya lebih baik,” ujar Dadang.
Selain itu, PJ Wali Kota Tegal juga mengimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal harus menjaga integritas dan teladan sebagai kunci ada di pimpinan.
“Karyawan, staf mengikuti apa yang dilakukan atau mengikuti apa saja yang dilakukan pimpinan. Mudah-mudahan kedapan kehadiran saya di Tegal sedikit mengubah pola-pola yang sudah baik. Mudah-mudahan Kota Tegal sudah tidak ada lagi korupsi dan pungli. Dan dalam waktu dekat akan kami selenggarakan Bimtek Keluarga Berintegritas untuk OPD,” pungkas Dadang.(*)