SEMARANG – Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., mengucapkan selamat kepada Salamat Simanullang, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah yang baru.
Pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dari pejabat lama Samono kepada pejabat baru Salamat Simanullang dilaksanakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (17/6). Pelantikan dan serah terima tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-192/K/SU/2019 tanggal 14 Mei 2019.
“Saya ucapan selamat kepada Pak Salamat yang menjadi kepada BPKP Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kedepan semakin sukses dan juga tentunyta kabupaten/kota se-Jawa Tengah seratus persen WTP,” harap Dedy Yon.
Salamat Simanullang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan menggantikan Samono yang dimutasi menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.
Turut hadir menyaksikan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan tersebut Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tegah Rukma Setyabudi, Kapal Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sadiman, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Ppol Rycko, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah Ayub Amali, dan para Pimpinan Lembaga Peradilan di Wilayah Jawa Tengah, para Pipinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkunga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, para Pimpinan Kantor Instansi Vertikal di Jawa Tengah, Pimpinan Perguruan Tinggi di Wilayah Jawa Tengah, Pimpinan BUMN/BUMD di Wilayah Jawa Tengah, serta para Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah.
Bonny Anang Dwijanto yang membacakan sambutan Kepala BPKP RI Ardan Adiperna, mengharapkan dengan pelantikan, sinergi, koordinasi dan kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah kepada mitra kerja pemerintah daerah dan stakeholders lainnya di wilayah Jawa Tengah dapat terus dipertahankan dan semakin meningkat kedepannya.
Ardan menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah. Antara lain Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan pembangunan secara berkualitas dan akuntabe. Pemerintah menargetkan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjadi level 3 pada akhir tahun 2019. Data hasil pemantauan BPKP, terdapat 25 pemerintah daerah di Jawa Tengah yang maturitas SPIP-nya sudah mencapai level 3. “Hal ini menunjukkan sudah terbangunnya infrastruktur pengendalian dan implementasinya, serta hal tersebut terdokumentasi dengan baik,” ungkapnya.
Dikatakan Ardan, salah satu manfaat atau hasil SPIP yang baik adalah keandalan laporan keuangan. Berdasarkan data BPKP, dari 36 Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Tengah, 35 Pemda telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Daerah tahun 2018.
Selanjutnya, dijabarkan Ardan, dengan memanfaatkan perkembangan tekonologi informasi, SPIP juga kemudian dapat diterapkan melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Demikian juga, lanjut Ardan, di pemerintahan desa dengan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang saat ini di Provinsi Jawa Tengah aplikasi Siskeudes ver 2.0 per tanggal 31 Mei 2019 telah diimplementasikan pada 7.573 desa dari 7.809 desa atau 96,98%.
Selain melalui SPIP, dikatakan Ardan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan juga dibangun melalui pelaksanaan peran pengawasan intern yang optimal oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). “Untuk itu, APIP tentunya harus membangun kepercayaan dari stakeholders melalui pelaksanaan pengawasan internal secara berkualitas, dengan hasil yang timely, akurat, serta relevan dengan kebutuhan pengguna,” pinta Ardan. Mengacu pada Internal Auditor Capability Model (IACM), APIP di lingkup Pemda di Jawa Tengah sebagian besar masih berada pada level 2 plus. Selanjutnya Ardan meminta kepada pejabat yang baru dilantik, untuk segera beradaptasi dan melakukan sinergi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan seluruh instansi di Provinsi Jaa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan di Jawa Tengah dari 36 Kabupaten/Kota yang belum WTP cuma satu. Ganjar juga mengucapkan selamat kepada Salamat dan memberi perlakukan khusus kepada Kabupaten Brebes yang belum WTP. “Pak Salamat, selamat!. Selamat bertugas, insya Allah kita akan banyak bertanya, bekerja sama membangun integrasi. Untuk Brebes, kita mita ini satu didampingi khusus target WTP tahun 2019/2020. Harus, hukumnya wajib. Temennya yang lain juga sudah bisa WTP,” pinta Ganjar. (*)